undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik. 2. undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik

Sign inStandar Pelayanan Publik. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan. Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Komisi Informasi (PerKI),. melaksanakan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di. Ruang untuk perbaikan Undang-Undang Pelayanan Publik dipandang penting untuk dikaji lebih jauh dan mendapat saran/masukan dari para pihak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 Asas Pelayanan Publik, kecuali. Wawasan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Haryono No. Pengaduan dapat dilakukan apabila masyarakat menemukan. bahwa pembentukan sarana pengaduan dan penugasan. 15 Ibid. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Ukuran Dokumen. H). Kompetitif Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban Kepastian hukum Kembali Lanjut Soal ke 9 dari 50. 14 3. Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara. Online Publication. 2023. ppid bawaslu sulut provinsi sulut sulawesi utara badan pengawas pemilu sulut awasi pemilu bawaslu prov. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali. 20 Tahun 2003 d. Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya. The existing service system now can not an-swer the existing demands. Setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disahkan dan diberlakukan, penyelenggara pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. pelayanan publik itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti: kecukupan anggaran, organisasi penyelenggara yang efektif dan efisien, dan di atas itu. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. 7. Ini semakin diperparah dengan banyaknya temuan transaksi suap dalam penyelenggaraan pelayanan di sejumlah daerah. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 3. Asas kepentingan. U. Bansaleng2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk. Service Delivery Merupakan komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis ingin mengangkat permasalahan terkait dengan Implementasi Pasal 21 Undang - Undang Nomor 25. Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta aturan pelaksananya dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (Lembaran Negara. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D); 33. Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka. 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana. Pelayanan Publik Menurut UU No 25 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. ketentuan peralihan 10. Peraturan: 25: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 18 Juli 2009: Tanggal-Bulan-Tahun. Apabila, mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan, penyelenggara pelayanan atau tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. id : 18 HLM. 2/Mar-Apr/2017 24 Pasal 13 Undang-Undang. Pemrakarsa. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa salah satu asas dalam pelayanan publik adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);. Susilo Bambang Yudhoyono, telah dirilis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik,. 5. Peraturan: 25: Jenis/Bentuk. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNABerdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 Asas Pelayanan Publik, kecuali. Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Syarat Penggunaan Layanan. a. V/No. Dinas Perpustakaan dan Arsip. com- Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik- Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2 Keterkaitan Antara Dasar Pertimbangan dengan Materi MuatanUndang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Empat tahun sudah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diberlakukan, tetapi implementasinya sampai saat ini belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah, padahal sesuai. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. 3. Tematik. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu. pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”. Indonesia. Lahirnya undang-undang ini sendiri memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: 1. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Namun apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tertulis dalam pasal 1 ayat (1), pengertian pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor. Berikut ini termasuk Kode Etik dari nilai dasar. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara. Undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik adalah undang-undang nomor…. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal 13) BAB IV Hak, Kewajiban, dan Larangan (Pasal 14 – Pasal 19). Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Bentuk pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) huruf a. Tanggal. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak. Sayangnya pelaksanaan pelayanan publik menurut UU No 25 Tahun. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Bagaimanakah Asas-asas hukum Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, 2. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. UU No. I. 3 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. II. 2. 5. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. PP 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. Zona hijau atau kepatuhan tinggi -1000) : zona hijau (801 menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2) Informasi Publik yang telah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. Mengingat : 1. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. kepentingan umum;Menimbang : a. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kementerian maka ditemukan bahwa :Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. dilaksanakan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;. Halaman selanjutnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. 10. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sendiri, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang telah diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik saat ini. UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. PPID Pembantu. Agar memiliki standar dan pedoman, pelayanan publik diatur pada BAB XIII khususnya pada Pasal 344 hingga Pasal 353 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. E. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik T. Mari bergabung di Grup Telegram. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Download. Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berikut pengertian, sejarah, wewenang, fungsi, dan tugasnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana yang mendukung terciptanya. pdf - Google Drive. 9. diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya DaerahTingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 2. Kompetitif; Kesamaan hak; Keseimbangan hak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. 2. 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan. Evaluasi Akademik 9. 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten,. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu penegertian pelayanan publik. PELAYANAN PUBLIK - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Standar operasional baku c. 2 Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Nomor Peraturan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor. INFORMASI BERKALA. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. 68). Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. U. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BOYOLALI (Studi Kasus di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging) Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Oleh : Eddy Sasongko. Menurut undang-undang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam jurnal (Susanti, 2014) menyimpulkan bahwa :. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; 2009. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Parman No. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. kekuasaan lainnya dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun. Rajawali Pers, Jakarta, 2017. Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip oleh Ridwan dan Sudrajat (2009:254) yakni yang terdiri dari 12 asas: 1. Ikatan Akuntan Indonesia, Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Badan Layanan4.